SERANG — Kementerian Dalam Negeri menilai pertumbuhan ekonomi Banten belum berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Investasi yang masuk ke provinsi ini dinilai perlu diarahkan agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Anwar Harun Damanik menyampaikan hal itu dalam rangkaian peringatan HUT ke-26 Provinsi Banten. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya menghasilkan angka positif.
TPT Banten 6,48 Persen, Nasional 4,05 Persen
Data yang dipegang Kemendagri menunjukkan TPT Banten pada Mei 2026 berada di level 6,48 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan TPT nasional yang tercatat 4,05 persen.
"Namun, tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 masih sebesar 6,48 persen, lebih tinggi dari angka nasional sebesar 4,05 persen," kata Anwar.
Selisih itu menjadi perhatian karena Banten selama ini dikenal sebagai salah satu tujuan investasi di Pulau Jawa. Kawasan industri di Serang, Cilegon, dan Tangerang menyerap modal besar, tetapi jumlah angkatan kerja yang belum terserap masih signifikan.
Investasi Diminta Beri Nilai Tambah ke Ekonomi Lokal
Anwar menilai iklim investasi Banten perlu diperkuat agar dampaknya terasa lebih luas. Investasi tidak hanya diukur dari nilai modal yang masuk, tetapi juga dari jumlah lapangan kerja yang tercipta.
"Semakin mampu menciptakan lapangan kerja, investasi memberi nilai tambah bagi ekonomi lokal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia berlangsung lebih merata," ujarnya.
Pemerintah daerah didorong memperkuat sektor unggulan, meningkatkan produktivitas, memperluas investasi, mempercepat penciptaan lapangan kerja, serta memperkuat kemudahan berusaha. Keterlibatan pelaku usaha daerah juga diharapkan memperkuat ekonomi lokal, bukan hanya perusahaan besar dari luar.
Kolaborasi Lintas Lembaga Jadi Kunci
Upaya menekan pengangguran, menurut Anwar, tidak bisa dikerjakan satu institusi saja. Ia menyebut perlunya kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
Pengembangan keterampilan tenaga kerja juga harus berjalan beriringan dengan masuknya investasi. Tanpa itu, warga Banten berisiko tidak bisa mengambil bagian dari peluang ekonomi yang tercipta di daerahnya sendiri.
Kemendagri menegaskan kemajuan daerah tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
