BANTEN — Bahlil Lahadalia kini menjalankan dua jabatan sekaligus, yakni Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rangkap jabatan itu memunculkan pertanyaan publik soal besaran penghasilan yang diterimanya, mengingat total gaji tetap seorang menteri mencapai Rp18.648.000 per bulan. Pemerintah belum memiliki aturan resmi yang membuat seorang menteri merangkap menko otomatis menerima dua paket gaji.
Jakarta. Total penghasilan tetap seorang menteri negara tercatat Rp18.648.000 per bulan, gabungan dari gaji pokok dan tunjangan jabatan yang diatur dua regulasi berbeda. Gaji pokok menteri sebesar Rp5.040.000 per bulan mengacu pada PP Nomor 50 Tahun 1980 yang diubah lewat PP Nomor 60 Tahun 2000. Sementara tunjangan jabatan Rp13.608.000 per bulan ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001. Data itu bersumber dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Kepegawaian Negara (JDIH BKN).
Rangkap Jabatan Tak Otomatis Gandakan Gaji
Hingga kini tidak ada ketentuan resmi yang menyatakan menteri yang sekaligus menjabat menko otomatis memperoleh dua paket gaji menteri. Artinya, rangkap jabatan yang diemban Bahlil tidak serta-merta membuat penghasilannya berlipat dua. Regulasi yang ada hanya mengatur satu paket hak keuangan untuk satu jabatan menteri.
Bahlil sendiri tidak menjelaskan rincian penghasilan yang diterimanya. Yang dia sampaikan adalah alasan tetap berkantor di Kementerian ESDM meski sudah memegang posisi menko.
Fasilitas Kedinasan, Bukan Tambahan Penghasilan
Selain gaji, jabatan menteri melekatkan sejumlah fasilitas kedinasan. PP Nomor 50 Tahun 1980 mengatur hak keuangan dan administratif menteri negara, sehingga fasilitas kedinasan perlu dibedakan dari uang yang langsung diterima sebagai penghasilan.
Fasilitas itu mencakup biaya perjalanan dinas, dukungan administratif, operasional kantor, hingga jaminan kesehatan. Seluruh tunjangan operasional tersebut digunakan untuk mendukung kelancaran tugas pemerintahan, bukan sebagai keuntungan pribadi.
Bahlil Tetap Berkantor di Kementerian ESDM
Berdasarkan informasi dari Kementerian Sekretariat Negara RI, Bahlil akan tetap berkantor di Kementerian ESDM. Keputusan itu diambil untuk memantau perkembangan organisasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, mengingat kuatnya keterkaitan antara sektor energi dan agenda hilirisasi nasional.
"Kantornya akan tetap di Kementerian ESDM sambil kita melihat tahap perkembangan, karena saya melihat bahwa fokus kita kan Hilirisasi, dari total investasi 100 persen, 90 persennya itu ada di sektor ESDM," ujar Bahlil.
Penunjukan Bahlil sebagai menko sekaligus menteri ESDM menempatkan sektor energi dan hilirisasi dalam satu komando. Pemerintah menilai langkah itu mempercepat pengambilan keputusan, terutama karena mayoritas investasi hilirisasi berada di ranah ESDM. Bagi publik, transparansi soal hak keuangan pejabat yang merangkap jabatan tetap menjadi sorotan, terlebih belum ada regulasi yang mengatur secara spesifik paket penghasilan untuk posisi rangkap tersebut.
