CILEGON — Evaluasi arah pembangunan Provinsi Banten menjelang peringatan HUT ke-26 pada 4 Oktober 2026 menyoroti sejumlah pekerjaan rumah struktural yang belum tuntas. Syaeful Bahri menyebut capaian investasi dan infrastruktur daerah memang layak diapresiasi, tetapi keberhasilan itu belum otomatis menjawab persoalan pemerataan ekonomi dan kualitas hidup warga.
Menurutnya, sejumlah persoalan struktural masih membebani pemerintah daerah, mulai dari ketimpangan pembangunan antarwilayah, pengangguran terdidik, hingga kualitas tata kelola pelayanan publik.
Ketimpangan Banten Utara dan Banten Selatan Jadi Sorotan
Kesenjangan karakteristik ekonomi antara Banten Utara yang berkembang sebagai kawasan industri dan Banten Selatan yang bertumpu pada sektor pertanian serta pariwisata dinilai perlu penanganan serius. Syaeful menilai disparitas itu tidak bisa dibiarkan berlarut.
"Ketimpangan pembangunan antara Banten Utara yang terindustrialisasi dan Banten Selatan yang berbasis pertanian dan pariwisata tidak boleh dibiarkan makin melebar," katanya.
Ia menekankan, kunci kemajuan Banten ke depan terletak pada pemerataan dan inklusivitas, bukan semata pertumbuhan ekonomi agregat.
"Kita mengapresiasi capaian investasi dan infrastruktur Banten. Namun, kunci utama kemajuan Banten ke depan ada pada pemerataan dan inklusivitas," ujar Syaeful.
Ukuran Keberhasilan Pembangunan Diminta Bergeser
Menurut Syaeful, tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah perlu bergeser dari sekadar capaian fisik dan serapan anggaran menuju dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Ia menilai Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah semestinya turut mengukur pengurangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Pergeseran indikator itu, katanya, penting agar kebijakan pembangunan tidak berhenti pada angka serapan anggaran yang tinggi tanpa menyentuh persoalan warga di lapangan.
Tiga Catatan untuk Arah Kebijakan Banten ke Depan
Syaeful menyampaikan tiga catatan penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan Banten ke depan.
- Reorientasi pembangunan dengan memperkuat kualitas SDM. Investasi di sektor pendidikan, terutama pendidikan vokasi, dinilai penting agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri di daerah.
- Pemerataan ekonomi Banten Utara dan Selatan. Sinergi pemerintah provinsi bersama delapan kabupaten/kota perlu diperkuat, dengan interkonektivitas antarwilayah yang membuat pertumbuhan kawasan industri ikut memberi manfaat bagi wilayah lain.
- Efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan. Digitalisasi pelayanan publik dinilai dapat mempercepat layanan sekaligus mengurangi potensi birokrasi yang lambat.
Dari sisi investasi pada pendidikan vokasi, Syaeful menilai kebutuhan industri di Banten menuntut lulusan yang siap kerja, bukan sekadar berijazah. Hal itu berkaitan erat dengan persoalan pengangguran terdidik yang masih menjadi pekerjaan rumah daerah.
Pemerintah Provinsi Banten bersama delapan kabupaten/kota disebutnya perlu memastikan pertumbuhan ekonomi di kawasan industri tidak berhenti di wilayah itu sendiri. Interkonektivitas antarwilayah menjadi kunci agar manfaat pertumbuhan menjangkau masyarakat di daerah lain, termasuk Banten Selatan.
Pada aspek tata kelola, digitalisasi pelayanan publik dianggap sebagai instrumen untuk mempercepat layanan warga. Syaeful menilai birokrasi yang lambat masih menjadi hambatan yang perlu dibenahi seiring bertambahnya usia Provinsi Banten.
