BANTEN — PT Hutama Karya (Persero) menerima kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI di Pekanbaru pada Jumat (2/10) untuk membahas tata kelola dan efektivitas pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Hingga Agustus 2026, ruas tol yang terbangun mencapai sekitar 1.160 kilometer, dengan 982 kilometer di antaranya sudah beroperasi. Penugasan pemerintah ini menjadi salah satu tulang punggung pemerataan ekonomi Sumatra sekaligus ujian akuntabilitas pengelolaan infrastruktur.
Paragraf pembuka: Kunjungan tersebut dipimpin Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo bersama jajaran anggota. Turut mendampingi perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pengaturan BUMN, hingga Danantara Asset Management. Dari sisi badan usaha, hadir Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro, Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho, dan Direktur Bisnis Jasa Marga Reza Febriano.
Apa yang Dibahas dalam Kunjungan Kerja
Agenda utama pertemuan menyoroti pelaksanaan penugasan pemerintah kepada Hutama Karya, akuntabilitas pengelolaan infrastruktur, serta manfaat JTTS bagi masyarakat dan perekonomian Sumatra. Pembahasan ini sejalan dengan Asta Cita dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur dan mendorong pemerataan ekonomi.
BAKN DPR RI memiliki kewenangan menelaah tata kelola dan efektivitas penggunaan keuangan negara, termasuk pada proyek strategis nasional seperti JTTS. Karena itu, kehadiran sejumlah kementerian dan lembaga dalam pertemuan ini menunjukkan pembahasan tidak hanya soal konstruksi, tetapi juga skema pendanaan dan pengembalian investasi.
Progres Fisik JTTS per Agustus 2026
Dalam paparannya, Hutama Karya menyampaikan bahwa hingga Agustus 2026 sekitar 1.160 kilometer jalan tol telah terbangun. Dari jumlah itu, sekitar 982 kilometer sudah beroperasi dan bisa digunakan pengguna jalan.
Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan proyek dan pendanaan. Setiap koridor dinilai berdasarkan kebutuhan konektivitas serta manfaatnya bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
Pendekatan bertahap ini penting karena JTTS membentang di banyak provinsi dengan karakter medan berbeda. Ruas yang melintasi lahan gambut, perbukitan, atau kawasan dengan pembebasan lahan kompleks membutuhkan waktu dan biaya lebih besar dibanding ruas di dataran rendah.
Siapa yang Merasakan Manfaatnya
Bagi warga Sumatra, ruas tol yang sudah beroperasi memangkas waktu tempuh antarkota. Perjalanan yang sebelumnya memakan belasan jam bisa dipangkas signifikan, terutama pada koridor utama seperti Lampung–Palembang dan Medan–Binjai.
Pelaku usaha logistik dan UMKM ikut merasakan dampaknya melalui biaya distribusi yang lebih murah. Barang hasil pertanian dan perkebunan bisa sampai ke pasar atau pelabuhan dalam kondisi lebih segar dengan waktu kirim lebih pendek.
Namun manfaat itu belum merata di semua ruas. Sejumlah segmen yang masih dalam tahap konstruksi atau pembebasan lahan belum bisa dinikmati pengguna, sehingga evaluasi BAKN menyasar bagian mana yang perlu dipercepat.
Rencana dan Tantangan ke Depan
Hutama Karya menegaskan pembangunan akan berlanjut mengikuti kesiapan proyek dan pendanaan yang tersedia. Skema penugasan membuat perusahaan pelat merah ini menanggung beban investasi besar dengan pengembalian bertahap dari tarif tol.
Di sisi lain, pemerintah mendorong JTTS menjadi penghubung kawasan industri, pelabuhan, dan sentra produksi. Jika tersambung penuh, koridor ini berpotensi menurunkan biaya logistik nasional yang selama ini menjadi keluhan dunia usaha.
Penutup: Kunjungan BAKN DPR RI menjadi penanda bahwa proyek JTTS kini masuk fase uji akuntabilitas, bukan sekadar pengejaran target fisik. Dengan 982 kilometer yang sudah beroperasi dari total 1.160 kilometer terbangun, fokus berikutnya adalah memastikan sisa ruas rampung tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.
