CILEGON — Konsolidasi tujuh pimpinan parpol Cilegon itu melibatkan Ketua DPD PKS Fery Budiman, Ketua DPC Demokrat Awab, Ketua DPC PPP Sahruji, Ketua DPC PKB Isro Mi'raj, Ketua DPC Gerindra Helldy Agustian, Ketua DPD NasDem Hawasi Syabrahwi, serta Dede Rohana Putra dari PAN. Pertemuan kedua di Kota Serang disebut dihadiri lengkap tujuh ketua parpol tersebut.
Dua nama besar justru absen dalam rangkaian pertemuan itu. Partai Golkar, pemenang Pemilu di Kota Cilegon, tidak terlihat hadir. Begitu pula PDI Perjuangan yang memiliki satu kursi di DPRD Cilegon.
Ketua Parpol Masih Tertutup soal Pembahasan AKD
Sejumlah pimpinan parpol yang dikonfirmasi masih enggan terbuka ketika ditanya soal kemungkinan perubahan AKD. Fery Budiman menyatakan pembahasan itu belum menjadi agenda serius di internal PKS.
"Kalau pimpinan di PKS belum membahas serius terkait AKD. Betul, lebih mengikuti perkembangan terkait AKD," ujarnya.
Helldy Agustian juga belum bersedia memberi banyak komentar. "Wah, nanti saja, belum waktunya. Belum paham. Kata siapa? Tanya saja ke orangnya," kata Helldy.
Sahruji menilai pembahasan perubahan AKD masih terlalu dini. "Masih jauh, AKD mah 2027. Nanti juga kalau sudah ada mah dipublikasikan," ujarnya.
Dede Rohana Putra dan Isro Mi'raj memberi jawaban senada. Keduanya menyebut belum ada pembahasan mengenai perubahan AKD.
Pengamat Soroti Absennya Golkar dan PDIP
Pengamat Politik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Syaeful Bahri, menilai pertemuan itu lumrah dalam dinamika politik. Parpol di luar lingkaran kekuasaan punya kepentingan mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus memperjuangkan posisi di parlemen.
"Dalam dunia politik lumrah saja, apalagi isunya itu bagaimana satu dalam mengawal rekomposisi AKD. Dalam rangka mengamankan AKD atau dalam tanda petik bisa jadi membuat skema baru," ujarnya.
Syaeful menyoroti ketidakhadiran elite Golkar dan PDIP. "Golkar dan PDIP itu salah satu parpol yang relatif tidak dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan elite parpol," jelasnya.
Menurut dia, tujuh parpol yang bertemu berpotensi membangun kekuatan politik kolektif. Bila konsolidasi berlanjut hingga penetapan AKD, konfigurasi pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan dewan bisa berubah.
"Partai mana pun yang menjadi pemenang pemilu, baik di kota maupun di tingkat nasional, kalau tidak menguasai setengah plus satu, kemudian partai-partai lain berkoalisi, tetap bisa kalah dalam voting," katanya.
Peta Politik Bisa Berubah Cepat Menuju Pemilu 2029
Syaeful mengingatkan politik bersifat cair. "Politik itu cair dan tidak ada kepastian. Tidak ada kawan atau musuh abadi. Jadi, tujuh tokoh yang sekarang bertemu ini juga belum tentu akan terus berada dalam satu barisan," ungkapnya.
Perubahan konfigurasi politik nasional disebut berpotensi membuat parpol yang tak terlibat kembali membangun komunikasi dan masuk konfigurasi baru. "Situasinya sedang berubah. Peta politik bisa berubah dengan cepat. Makanya, jangan sampai konfigurasi yang sekarang dibangun dianggap akan terus bertahan sampai proses penetapan AKD," tambahnya.
Penataan AKD menjelang 2027 dinilai strategis karena beririsan dengan kepentingan politik menuju Pemilu 2029. Parpol yang tidak dilibatkan dalam komunikasi politik berpotensi menghadapi konsekuensi saat keputusan diambil lewat voting.
"Kalau sudah masuk proses persidangan, ada tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan di DPRD, itu konstitusional," tegasnya.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Politik Sinergy Riset Center, Hadi Rusmanto, menilai pertemuan sejumlah pimpinan parpol tersebut merupakan hak politik masing-masing pihak.