BANTEN — Perkumpulan Sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Indonesia menggelar konvensi tahunan ke-9 di SIS North East Jakarta pada 30 September hingga 2 Oktober 2026, mengangkat tema "Echoes, Voices and Impact: Rooted in Heritage, Empowered by Humanity, Driven by Leadership". Forum ini menyoroti risiko terkikisnya identitas budaya dan nalar kritis siswa di tengah derasnya adopsi kecerdasan buatan di ruang kelas. Para pendidik dan pemangku kebijakan menegaskan standar internasional tidak boleh menggantikan proses berpikir siswa.
Ketua Panitia Konvensi IX 2026, Rutdiana, bersama Ketua Perkumpulan SPK Indonesia, Fitriyanti, memimpin diskusi yang menempatkan penguatan karakter sebagai fondasi utama pendidikan berstandar global. Keduanya menilai akreditasi internasional dan wawasan kebangsaan harus berjalan seiring, bukan saling meniadakan.
Wawasan Kebangsaan sebagai Penguat Karakter
Komponen wawasan kebangsaan hadir sebagai penguat karakter mutlak bagi peserta didik Indonesia maupun asing. Rutdiana menekankan bahwa identitas dan nilai budaya tidak boleh terlepas dari proses pendidikan.
"Sebagai institusi pendidikan, yang tidak boleh terlepas adalah identitas kita, nilai kita, dan kemampuan kita untuk mendengarkan. Anak-anak harus dibekali karakter yang kuat," tegas Rutdiana, dalam keterangan yang diterima detikINET.
Penanaman nilai tradisi Nusantara juga diwujudkan lewat Cultural Night yang menampilkan seni budaya lokal oleh siswa-siswi SPK. Ajang ini menjadi ruang praktik pelestarian budaya, bukan sekadar seremonial.
Aturan AI di Kelas: Membantu, Bukan Menggantikan Berpikir
Head of School SIS North East Jakarta, Anjali Virmani, menegaskan prinsip orisinalitas dalam penggunaan AI. Ide harus datang dari pemikiran siswa terlebih dahulu, sementara AI hanya berperan sebagai alat bantu penyempurnaan.
Virmani merumuskan prinsip itu secara ringkas: use AI to help you, but not to replace you. Fokus pembelajaran harian tetap diarahkan pada keterampilan antarpribadi seperti kolaborasi, komunikasi, ketekunan, dan jiwa kewirausahaan.
Peringatan Wakil Menteri: AI Jangan Bikin Malas Berpikir
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Stella Christie, Ph.D., mengingatkan bahwa pemanfaatan AI tidak boleh membuat manusia malas berpikir. Menurutnya, esensi pembelajaran terletak pada proses mengolah informasi, bukan sekadar volume informasi yang dikumpulkan.
"Pembelajaran berkaitan dengan bagaimana manusia memproses informasi yang diterima, bukan cuma berapa banyak informasi yang didapat. Maka, tujuan penggunaan AI bukan malah semata-mata membuat manusia terbebas dari semua aktivitas berpikir," papar Prof. Stella Christie.
Pernyataan itu menyasar praktik umum di kalangan pelajar yang memakai chatbot untuk menyelesaikan tugas tanpa memahami materi. Dampaknya bukan hanya pada nilai akademik, tetapi juga pada kemampuan bernalar kritis jangka panjang.
Kebijakan Pendidikan Berbasis Sains, Bukan FOMO Teknologi
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, Ph.D., menyampaikan arah kebijakan pendidikan nasional harus berlandaskan riset serta bukti data. Pemerintah, katanya, tidak boleh sekadar mengikuti tren teknologi atau FOMO.
Gogot juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendengarkan aspirasi para pendidik di ruang kelas. Tujuannya memastikan setiap kebijakan memberikan dampak langsung bagi siswa, bukan hanya terdokumentasi di atas kertas.
Posisi SPK di Lanskap Pendidikan Indonesia
Konvensi tahunan ini diposisikan sebagai wadah thought leadership yang mendorong inovasi pendidikan berbasis data dan berbagi praktik baik antarsekolah. SPK Indonesia berharap lahir generasi muda yang berakar kuat pada budaya bangsa namun tetap berdaya saing global.
Bagi pelaku edutech dan pengambil kebijakan, diskusi ini menandai pergeseran fokus: adopsi AI di sekolah tidak lagi soal kecepatan implementasi, melainkan seberapa jauh teknologi itu memperkuat, bukan melemahkan, kemampuan berpikir siswa Indonesia.
