SERANG — Dua rancangan yang dibahas adalah Raperbup tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Raperbup tentang Tata Cara Penataan Satuan Pendidikan.
Rapat dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Aber Nurhadi atau yang mewakili, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang Wawan Ihwanudin atau yang mewakili, dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Serang Anton Hermawanto beserta jajaran.
Perizinan Berusaha: Dorong Realisasi Investasi Lebih Cepat
Ferry menyatakan Raperbup perizinan berusaha disusun untuk mewujudkan pelayanan perizinan berusaha, nonberusaha, dan nonperizinan yang cepat, mudah, efisien, transparan, dan akuntabel.
"Ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat legalitas formal produk perizinan, mempercepat realisasi investasi, serta mengoptimalkan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Serang," jelas Ferry.
Menurutnya, penguatan legalitas formal produk perizinan menjadi kunci agar pelaku usaha di Kabupaten Serang tidak ragu menanamkan modal.
Penataan Satuan Pendidikan: Dari Pendirian hingga Penutupan Sekolah
Raperbup kedua dimaksudkan memberi landasan hukum sekaligus pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penataan satuan pendidikan.
Ruang lingkupnya mencakup pendirian, penamaan, penggabungan, penetapan, hingga penutupan satuan pendidikan. Seluruh proses diarahkan berjalan terencana, tertib, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengapa Harmonisasi Ini Penting bagi Warga Serang
Rapat pengharmonisasian memastikan kesesuaian antara substansi pengaturan, teknik penyusunan, dan ketentuan peraturan yang lebih tinggi. Produk hukum daerah yang dihasilkan diharapkan tidak hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Kanwil Kementerian Hukum Banten menyatakan terus memberikan pendampingan dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan implementatif sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
