BANTEN — Jakarta — Kinerja keuangan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA tengah jadi perhatian Badan Pengaturan (BP) BUMN. Kepala BP BUMN sekaligus COO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Dony Oskaria, menyebut perseroan menanggung rugi Rp 677 miliar dan unsustain loan atau utang tak berkelanjutan Rp 4,7 triliun. Angka itu tercatat pada neraca ekuitas dan kerugian perseroan.
Bagi perusahaan manufaktur yang jelas memiliki pasar, kata Dony, kondisi tersebut tidak wajar. Ia pun mempertanyakan arah bisnis INKA selama ini. "Jadi menurut saya, INKA ini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Kan aneh, Pak, masa kita rugi Rp 677 miliar. Orang perusahaan manufaktur, kemudian juga jelas yang diservisnya siapa. Rugi, terus ada unsustain loan Rp 4,7 triliun itu lawannya apa dulu," ujar Dony, dikutip dari unggahan Instagram @bumn_id, Selasa (15/9/2026).
Empat Pilar Perbaikan yang Diminta BP BUMN
BP BUMN tidak hanya menyoroti angka rugi. Dony mendorong perbaikan kinerja keuangan INKA lewat tata kelola yang kuat, perencanaan yang komprehensif, dan benchmark ke praktik terbaik di industri. Seluruh jajaran diminta punya komitmen yang sama untuk membawa INKA jadi lebih baik.
Transformasi yang didorong mencakup lima area sekaligus:
- Model bisnis
- Tata kelola
- Budaya kerja
- Kualitas produksi
- Sistem operasional
Dari kelima area itu, peningkatan kualitas produksi ditempatkan sebagai prioritas utama. INKA juga diminta segera menyusun grand plan transformasi sebagai pijakan perbaikan jangka panjang.
Alasan INKA Tetap Harus Diselamatkan
Di balik tekanan keuangan, Dony menegaskan INKA punya peran strategis yang tidak bisa digantikan. Perusahaan ini menopang lapangan kerja sekaligus menjadi tulang punggung industrialisasi kereta api nasional. Arah kebijakan Presiden pun disebut sejalan dengan penguatan industri tersebut.
"Kita butuh INKA ini, butuh buat apa? Untuk employment, untuk industrialisasi. Industrialisasi kereta api. Karena saya maunya itu, ya, kayak tadi kan presiden maunya industri kereta api kita ini betul-betul maju," tegasnya.
Posisi INKA sebagai satu-satunya produsen sarana perkeretaapian dalam negeri membuat perbaikan kinerjanya berdampak langsung pada rantai pasok industri, termasuk pemasok komponen lokal dan tenaga kerja di Madiun, Jawa Timur, tempat fasilitas produksinya beroperasi.
Tekanan yang Membayangi Produsen Kereta Pelat Merah
Kombinasi rugi Rp 677 miliar dan utang Rp 4,7 triliun menggambarkan beban yang harus dibereskan INKA dalam waktu dekat. Tanpa perbaikan tata kelola dan model bisnis, beban tersebut berpotensi menekan kemampuan perseroan menggarap proyek, termasuk pesanan sarana kereta dari dalam maupun luar negeri.
Langkah BP BUMN menyasar akar masalah, bukan sekadar menambal laporan keuangan. Fokus pada kualitas produksi menyiratkan bahwa daya saing produk jadi kunci agar INKA bisa kembali mengisi order dan menyehatkan arus kas.
Bagi publik, nasib INKA menyangkut ketersediaan sarana kereta api nasional yang selama ini diproduksi di dalam negeri. Bagi pelaku industri, perbaikan INKA menjadi ujian apakah manufaktur perkeretaapian dalam negeri mampu berdiri di atas tata kelola yang sehat, bukan hanya bergantung pada penugasan proyek negara.
