BANTEN — Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi menegaskan jawaban Meta AI soal pemblokiran konten karhutla tidak bisa dijadikan bukti karena hanya merangkum informasi yang beredar. Polemik bermula saat netizen menanyakan dugaan pemblokiran konten demonstrasi dan karhutla kepada chatbot tersebut di media sosial. Publik diminta merujuk pada riset SAFEnet dan Remotivi, bukan pada jawaban AI.
Ismail memisahkan dua hal yang sering tercampur dalam polemik: fakta mekanisme pemblokiran dan tafsiran yang disusun AI. Menurutnya, mekanisme pemblokiran atas permintaan pemerintah memang benar ada dan dijelaskan Meta di laman transparansi mereka.
Label yang dipakai platform berlabel resmi, "not available in Indonesia because we complied with legal request from KOMDIGI". Ismail menegaskan label itu bukan karangan chatbot. Persoalannya muncul ketika Meta AI menarik kesimpulan lebih jauh dari sekadar mengutip label tersebut.
Mengapa Kesimpulan Meta AI Dinilai Generalisasi
Chatbot menyebut sebagian besar pemblokiran terjadi karena permintaan Komdigi. Ismail menilai pernyataan itu sebagai generalisasi yang tidak berdasar. Meta AI tidak memiliki akses ke data moderasi internal perusahaan untuk memastikan klaim tersebut.
Meta AI sendiri kemudian meralat jawabannya. Menurut Ismail, chatbot itu menyebut jawabannya bukan berasal dari rilis resmi, melainkan dari pola label legal request yang ditemukannya. Ralat itu justru menegaskan bahwa jawaban AI bukan pernyataan resmi perusahaan.
"Jawaban chatbot itu bukan pernyataan resmi perusahaan. Ia hanya merangkum informasi yang beredar, lalu menyusunnya jadi jawaban yang terdengar meyakinkan," ujar Ismail dikutip detikINET.
Riset SAFEnet dan Remotivi Jadi Rujukan yang Diminta
Meski menolak jawaban AI sebagai bukti, Ismail tidak menampik bahwa data yang dikutip chatbot memang ada. Riset SAFEnet dan Remotivi mencatat persoalan serupa. Publik diminta merujuk langsung ke penelitian tersebut alih-alih mengandalkan chatbot.
"Kalau mau bicara bukti, rujuklah ke riset itu, bukan ke chatbot," imbuhnya. Pernyataan ini menempatkan dokumentasi resmi dan riset independen sebagai standar pembuktian, bukan ringkasan mesin AI.
Blokir Total dan Jangkauan Turun Bukan Hal yang Sama
Ismail menyoroti dugaan pembatasan konten karhutla di Instagram. Publik perlu membedakan konten yang benar-benar diblokir dari unggahan yang jangkauannya turun akibat algoritma platform. Konten yang diblokir tidak bisa diakses sama sekali, sedangkan konten yang jangkauannya turun masih tersedia tetapi jarang muncul di linimasa atau rekomendasi pengguna lain.
Penurunan jangkauan tidak otomatis membuktikan adanya permintaan pemblokiran dari pemerintah. Untuk karhutla, posisinya masih klaim lawan klaim. Komdigi membantah, sementara Meta belum memberikan konfirmasi resmi.
"Banyak keluhan soal Karhutla itu sebenarnya masuk kategori kedua, dan penyebabnya bisa berbeda," kata Ismail. Ia menambahkan bahwa Instagram dan Threads membatasi rekomendasi konten bertema politik secara default, sehingga unggahan soal demo atau kebijakan publik bisa sepi tanpa pernah diblokir.
Transparansi Algoritma Baru Setengah Jalan
Ismail menilai transparansi algoritma platform digital baru berjalan separuh. Aturan komunitas dan laporan per negara memang dibuka ke publik. Namun mekanisme yang menentukan naik atau turunnya jangkauan sebuah konten tidak pernah dijelaskan secara rinci.
Pengguna umumnya juga tidak diberi tahu ketika jangkauan unggahannya dibatasi. Kondisi ini membuat kreator sulit membedakan sanksi moderasi, pembatasan algoritmik, dan permintaan pemutusan akses dari pemerintah.
Transparansi tidak hanya tanggung jawab platform. Pemerintah juga perlu membuka dasar hukum ketika meminta pemutusan akses terhadap suatu konten. Ismail menyebut putusan MK yang mewajibkan notifikasi beserta alasan hukum sebelum pemutusan akses sebagai langkah baik.
"Transparansi harus datang dari dua arah, platform dan pemerintah," katanya. Bagi kreator yang unggahannya tiba-tiba hilang atau sepi, Ismail menyarankan pemeriksaan bertahap sebelum menyimpulkan adanya pemblokiran.
Kasus Meta AI ini memperlihatkan satu risiko baru bagi pengguna Indonesia: chatbot yang fasih menjawab belum tentu memegang data internal platform. Verifikasi ke dokumentasi resmi dan riset independen tetap jadi langkah pertama sebelum sebuah klaim dianggap bukti.
