Nagekeo — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menyusul gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT). Pendataan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap bangunan layanan publik kini menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri PU Dody Hanggodo. Tujuannya untuk memastikan gedung-gedung yang terdampak gempa masih layak dan aman digunakan, sekaligus memetakan kebutuhan perbaikan yang mendesak.
Fokus pemeriksaan diarahkan pada fasilitas yang menopang pelayanan dasar warga. Rumah sakit, kantor pemerintahan, fasilitas umum, dan rumah ibadah menjadi sasaran utama tim yang diterjunkan ke lapangan.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," kata Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau lokasi terdampak bencana di Nagekeo, NTT, Selasa (18/8/2026).
Untuk mempercepat proses ini, Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT menambah jumlah personel di lapangan. Sebanyak 11 personel dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat, pada Rabu (19/8/2026).
Mereka akan memperkuat tiga personel yang telah berada di lokasi sejak awal. Dengan tambahan tersebut, total 14 personel akan bertugas memeriksa bangunan-bangunan terdampak gempa.
Pemeriksaan dimulai dari Labuan Bajo, mencakup Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati, dan sejumlah bangunan layanan publik lain. Setelah rampung di kota tersebut, tim akan bergerak ke Ruteng dan wilayah-wilayah lain untuk terus menyusuri lokasi terdampak.
Hasil pemeriksaan diharapkan memberi kepastian bagi masyarakat dan pengguna bangunan. Keamanan fasilitas yang masih dibutuhkan saat masa tanggap darurat menjadi hal krusial yang harus segera diketahui publik.
Penanganan Sarana Dan Prasarana Distribusi Air Bersih
Sejak dua hari terakhir, Kementerian PU juga fokus pada pengecekan sarana prasarana air minum di beberapa wilayah terdampak. Nagekeo, Ende, dan Sikka menjadi lokasi yang mendapat perhatian khusus dalam pendataan ini.
Pemeriksaan menyeluruh dilakukan pada Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi, hingga tampungan air milik masyarakat. BPBPK NTT melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Pamsimas untuk membantu pendataan di lapangan.
Tim tidak hanya mendata kerusakan, tetapi langsung melakukan penanganan pada sarana yang terganggu. Salah satunya di Kabupaten Ende, di mana perbaikan jaringan perpipaan air bersih pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kecamatan Ende sedang dikerjakan.
Perbaikan difokuskan pada jaringan terdampak agar layanan air minum kembali normal. Dengan demikian, kebutuhan dasar masyarakat untuk air bersih dapat segera terpenuhi.
Sebanyak 10 personel tambahan juga akan diberangkatkan dari Kupang pada Rabu (19/8/2026). Mereka akan mendukung pemeriksaan dan penanganan sarana air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan.
Kementerian PU berkomitmen memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat terdampak. Pasalnya, dua kebutuhan dasar ini sangat vital bagi warga maupun pengungsi selama masa tanggap darurat berlangsung.
Di Kabupaten Nagekeo, dukungan saat ini berupa tiga unit Mobil Tangki Air (MTA). Dua unit sudah berada di lokasi, sementara satu unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo yang bisa langsung dimanfaatkan untuk kebutuhan gempa.
Selain itu, Kementerian PU menyediakan 16 unit Hidran Umum (HU). Delapan unit merupakan dukungan khusus untuk penanganan saat ini, sedangkan delapan unit lainnya adalah HU pinjam pakai dari operasi banjir Mauponggo.
Di Kupang, dua unit mobil tangki air dan satu unit truk tinja juga disiagakan untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak. Kesiapsiagaan ini menjadi bagian dari strategi respons cepat bencana.
Kementerian PU tengah menginventarisasi pos-pos pengungsian. Langkah ini untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi dapat dipenuhi secara cepat, termasuk jika diperlukan mobilisasi prasarana dari luar NTT, seperti dari depo di Surabaya.
Untuk pemenuhan air bersih, sumber air akan dioptimalkan dari sistem penyediaan air minum atau PDAM bila jaringan tersedia dan berfungsi. Apabila sumber perpipaan terganggu, alternatif dukungan seperti mobil tangki, hidran umum, hingga tampungan air akan disiapkan.
Pengiriman bantuan prasarana air bersih dan sanitasi akan terus berlanjut secara bertahap ke wilayah yang membutuhkan. Ini adalah bagian dari respons cepat pemerintah agar masyarakat terdampak gempa tetap mendapat akses layanan dasar selama masa tanggap darurat.
