TANGERANG — Wajah baru kawasan Masjid Agung Al-Amjad Tigaraksa yang diharapkan menjadi kebanggaan warga justru diiringi sederet catatan. Proyek penataan yang digarap Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang pada tahun anggaran 2025 itu menelan biaya Rp 9.825.680.000, namun hasil audit BPK menemukan kekurangan volume pekerjaan.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 22.A/B/LHP/DJPKN-V.SRG/PPPD.01/05/2026, terdapat kelebihan pembayaran mencapai Rp 123.483.540,98. Hingga saat ini, nasib uang senilai lebih dari seratus juta rupiah tersebut belum jelas, sementara proyek yang digagas Bupati Maesyal Rasyid itu telah selesai dibangun.
Lubang di Ornamen Kaligrafi dan Pertanyaan Warga
Di luar temuan audit, kondisi fisik bangunan juga memantik pertanyaan. Beberapa ornamen tembok berelief kaligrafi yang baru dibangun terlihat memiliki lubang di bagian permukaannya. Kondisi ini dinilai mengganggu pemandangan kawasan masjid yang seharusnya tampil cantik dan rapi.
“Ya bagus aja si, tahun kemarin ya kalau ga salah itu adanya bareng sama payung itu. Kemarin mah pas baru-baru jadi liat ko aneh, kirain mau bikin perpustakaan kayak yang di Masjid Al-Azzom Kota (Tangerang) itu. Ternyata udah begitu doang, malah nyempitin tempat kalau kata saya,” ujar Eftalika, seorang pengunjung, Minggu (2/8/2026).
Fasilitas Baru: Payung Raksasa hingga Tiang Peneduh
Proyek penataan ini memang menambah sejumlah sarana baru di area masjid. Terdapat 6 buah payung besar berwarna yang menjadi daya tarik utama, 26 buah tiang lampu berwarna putih hitam, 5 buah ornamen tembok kaligrafi, serta 7 tiang peneduh yang tersebar di kawasan Masjid Agung Al-Amjad.
Namun, keberadaan ornamen tembok kaligrafi berwarna cokelat justru dipertanyakan fungsinya oleh sebagian warga. Naini, warga Tigaraksa, menilai fasilitas tersebut kurang bermanfaat, terutama saat masjid menggelar acara besar.
“Adem kalau payung-payung itu, tapi kalau tugu yang cokelat kaligrafi itu saya mah bingung buat apa? Soalnya kalau lagi ada kegiatan pengajian akbar gitu kan rame ya, sayang aja bisa buat ngegelar,” katanya.
Nasib Kelebihan Pembayaran Masih Menggantung
Temuan BPK atas kekurangan volume pekerjaan ini menjadi catatan serius. Kelebihan pembayaran Rp 123.483.540,98 yang tercatat dalam LHP tersebut idealnya menjadi bahan evaluasi bagi DTRB Kabupaten Tangerang selaku pelaksana proyek.
Belum ada pernyataan resmi dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan terkait tindak lanjut temuan audit tersebut. Padahal, transparansi atas temuan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah di Kabupaten Tangerang.
