BANTEN — Hakim federal Sara Hill memutuskan seorang deputi sheriff di Tulsa, Oklahoma, melanggar hak Amendemen Keempat seorang perempuan karena mencari plat nomornya di database Flock Safety tanpa surat perintah. Putusan ini disebut sebagai salah satu yang pertama menyatakan pencarian Flock inkonstitusional, meski tidak menciptakan preseden mengikat. Keputusan tersebut memperkuat gelombang kritik terhadap sistem pengawasan otomatis yang kini dipakai banyak kepolisian di Amerika Serikat.
Deputi tersebut, menurut dokumen pengadilan, tidak punya alasan jelas untuk menelusuri plat nomor kendaraan perempuan itu selain fakta bahwa mobilnya berplat California. Dari hasil pencarian itu, ia kemudian memakai riwayat perjalanan perempuan tersebut sebagai dasar untuk menggeledah mobilnya, dan dilaporkan menemukan 91 pon metamfetamin.
Hakim Hill menegaskan seluruh barang bukti yang diperoleh setelah pencarian Flock "harus dikesampingkan sebagai buah dari pohon beracun". Ia menilai deputi seharusnya mengurus surat perintah terlebih dahulu sebelum mengakses database.
Hill juga menyoroti praktik pencarian tanpa surat perintah secara lebih luas. Menurutnya, pelacakan lokasi seseorang — bahkan di ruang publik — menjadi "bermasalah secara konstitusional ketika penegak hukum dapat secara pasif dan tanpa pandang bulu mendata keberadaan Anda dalam periode panjang, lalu memakainya untuk tujuan apa pun saat dianggap menguntungkan".
"Ini adalah sejenis pengawasan massal yang tanpa pandang bulu," tulis Hill. "Ini tidak tertuju pada satu individu, seperti dalam Carpenter v. United States. Ini alat yang mengumpulkan informasi tentang semua kendaraan yang melewati kamera terhubung jaringan kapan saja, dan menyajikan informasi itu kepada penegak hukum berdasarkan permintaan."
Putusan ini menambah daftar panjang kritik terhadap Flock Safety dari berbagai spektrum politik. Sejumlah pemerintah lokal dan negara bagian, termasuk Florida dan Texas, menyatakan akan berhenti menggunakan teknologi tersebut.
Senator Bernie Sanders dari Vermont bahkan memperkenalkan Block Flock Act, rancangan undang-undang yang melarang lembaga federal memakai pembaca plat nomor otomatis seperti Flock.
CEO Flock, Garrett Langley, menyerukan adanya "kompromi" antara privasi dan keselamatan, serta menyampaikan permintaan maaf kepada perempuan yang pernah diuntit oknum penegak hukum lewat sistem Flock. Ia dijadwalkan menjadi narasumber di panggung TechCrunch Disrupt.
Seiring banyaknya pembatalan kontrak, Flock dilaporkan menawarkan buyout sukarela kepada karyawannya sebagai cara memperkecil jumlah tenaga kerja. Langkah ini menandakan tekanan bisnis yang dihadapi perusahaan di tengah meningkatnya penolakan publik dan regulator terhadap teknologi pengawasan otomatis.
Bagi pasar Indonesia, isu ini relevan karena sejumlah kota mulai mengadopsi kamera pembaca plat nomor untuk penegakan lalu lintas dan keamanan. Perdebatan soal batas akses data, kewenangan tanpa surat perintah, dan durasi penyimpanan rekaman akan menjadi isu regulasi yang sulit dihindari, terutama setelah UU Pelindungan Data Pribadi berlaku penuh.