BANTEN — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menegaskan keberhasilan pembangunan digital Indonesia tidak lagi diukur dari luasnya wilayah terhubung, melainkan dari sejauh mana konektivitas memberdayakan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan saat menjadi Inspektur Upacara Hari Bhakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Kantor Pusat PT Pos Indonesia, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (27/9). Angga mendorong pergeseran arah pembangunan dari sekadar menghubungkan menjadi memberdayakan.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo meminta seluruh pemangku kepentingan sektor digital mengevaluasi ulang cara mengukur keberhasilan pembangunan. Menurutnya, indikator utama bukan lagi peta cakupan jaringan, tetapi perubahan nyata yang dirasakan warga setelah mereka terhubung ke internet.
Pernyataan tersebut disampaikan Angga saat membacakan amanat pada peringatan Hari Bhakti Pos dan Telekomunikasi (Postel) ke-81. Upacara berlangsung di Kantor Pusat PT Pos Indonesia, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (27/9).
Angga menilai pembangunan digital selama ini cenderung berhenti pada angka konektivitas. Ia ingin tolok ukur itu digeser ke dampak sosial-ekonomi yang bisa diverifikasi di lapangan.
"Yang perlu terus kita tanyakan bukan hanya seberapa jauh Indonesia telah terhubung, tetapi apa yang berubah setelah masyarakat itu terhubung. Inilah arah pembangunan digital yang perlu terus kita dorong, dari sekadar menghubungkan menjadi memberdayakan," ujar Angga saat membacakan amanatnya.
Ia lantas merinci sejumlah pertanyaan yang menurutnya harus dijawab dengan data. Apakah akses internet telah membuat anak-anak memperoleh akses belajar yang lebih baik? Apakah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berhasil menjangkau pasar yang lebih luas?
Selain sektor pendidikan dan UMKM, Angga menyoroti peran teknologi dalam mempermudah akses layanan publik. Setiap kemajuan teknologi, katanya, harus bermuara pada kehidupan masyarakat yang lebih mudah, produktif, dan aman.
"Manfaat itu harus dirasakan oleh seluruh masyarakat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali," tegasnya.
Pernyataan ini menyasar langsung agenda transformasi digital nasional yang selama beberapa tahun terakhir menempatkan pemerataan infrastruktur sebagai prioritas. Angga menegaskan pemerataan jaringan berkualitas tetap penting, tetapi tidak cukup berdiri sendiri.
Menurut Angga, transformasi digital harus dibangun secara utuh. Pemerataan jaringan yang berkualitas perlu disertai ruang bagi masyarakat untuk tumbuh melalui peluang ekonomi dan inovasi.
Aspek keamanan dan kepercayaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka tersebut. Ekosistem digital yang aman dan terpercaya disebutnya sebagai prasyarat agar adopsi teknologi tidak menimbulkan risiko baru bagi pengguna.
Bagi pelaku bisnis digital dan investor startup, arah kebijakan ini berimplikasi pada cara pemerintah menilai kontribusi sektor swasta. Bukan hanya jumlah pengguna atau nilai transaksi, tetapi juga seberapa jauh layanan mereka memperluas akses pasar bagi UMKM dan mempercepat layanan publik.
Peringatan Hari Bhakti Postel ke-81 menjadi forum tahunan yang mempertemukan agenda konektivitas dan pos. Arah yang ditegaskan Angga memberi sinyal bahwa evaluasi program digital di periode berikutnya akan lebih banyak bersandar pada indikator dampak, bukan sekadar cakupan jaringan.