Pencarian

Bawaslu Banten Supervisi Coktas 132 Pemilih di Kota Serang, Pastikan Data Pemilih Akurat

Sabtu, 21 November 2026 • 11:17:31 WIB
Bawaslu Banten Supervisi Coktas 132 Pemilih di Kota Serang, Pastikan Data Pemilih Akurat
Anggota Bawaslu Provinsi Banten Liah Culiah memimpin supervisi pengawasan coktas PDPB triwulan IV 2026 di Kota Serang.

SERANG — Anggota Bawaslu Provinsi Banten Liah Culiah memimpin langsung supervisi pengawasan coktas PDPB triwulan IV 2026 di Kota Serang. Pembinaan kepada Bawaslu kabupaten/kota, menurut Liah, merupakan kewajiban Bawaslu provinsi dan dapat dilakukan melalui supervisi, koordinasi, monitoring, serta asistensi.

“Pembinaan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap prosedur pengawasan terhadap coktas dilakukan sesuai dengan Surat Edaran (SE) Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan PDPB,” kata Liah saat melakukan supervisi di Kelurahan Panancangan dan Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

132 Sampel Pemilih Tersebar di Lima Kecamatan

KPU Kota Serang akan mencocokkan 132 sampel pemilih yang tersebar di lima kecamatan. Rinciannya: 12 pemilih di Kecamatan Cipocok Jaya, 44 pemilih di Kecamatan Kasemen, 42 pemilih di Kecamatan Serang, 12 pemilih di Kecamatan Taktakan, dan 22 pemilih di Kecamatan Walantaka.

Berdasarkan surat KPU Kota Serang Nomor 456/PL.02.1-SD/3673/3/2026 tertanggal 18 November 2026, coktas dijadwalkan berlangsung pada 20 November, 24 November, dan 25 November 2026.

Delapan Kriteria Pemilih Tidak Memenuhi Syarat

Anggota Bawaslu Kota Serang Fierly Murdlyat Mabrurri menegaskan, pengawasan coktas bertujuan memastikan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) dikeluarkan dari daftar pemilih berkelanjutan. Mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, ada delapan kriteria pemilih TMS.

  • Pemilih yang meninggal dunia
  • Pemilih ganda
  • Belum berusia 17 tahun dan belum menikah saat PDPB
  • Pindah domisili
  • Menjadi prajurit TNI
  • Menjadi anggota Polri
  • Warga negara asing
  • Hak politiknya dicabut berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

“Setiap pemilih yang tidak memenuhi syarat harus dipastikan dicoret dari daftar pemilih berkelanjutan,” ujar Fierly.

Pemilih Baru Juga Harus Terakomodasi di DPB

Anggota Bawaslu Kota Serang Masykur Ridlo menekankan pentingnya memastikan seluruh pemilih baru terakomodasi dalam daftar pemilih berkelanjutan. Pemilih baru mencakup warga yang telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah, warga yang beralih status dari prajurit TNI atau anggota Polri menjadi sipil, mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik, serta pemilih yang pindah masuk.

“Pengawasan juga harus dapat memastikan bahwa seluruh pemilih baru dapat diakomodasi dalam DPB,” pungkas Masykur.

Laporan Berjenjang Setiap Enam Bulan

Hasil pengawasan PDPB wajib dilaporkan secara berjenjang kepada Bawaslu sesuai tingkatannya. Laporan terdiri dari laporan periodik yang disampaikan setiap enam bulan sekali dan laporan akhir pada akhir tahun. Bawaslu provinsi maupun kabupaten/kota juga dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Follow www.katabanten.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: ekbisbanten.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks