Pencarian

Kemenperin Sesalkan Industri Masih Prioritas Kelima Penerima HGBT

Jumat, 20 November 2026 • 08:52:31 WIB
Kemenperin Sesalkan Industri Masih Prioritas Kelima Penerima HGBT
Kemenperin menilai sektor industri masih berada di urutan keempat atau kelima penerima HGBT.

BANTEN — Kementerian Perindustrian menilai penyaluran harga gas bumi tertentu (HGBT) masih menempatkan sektor industri di urutan keempat atau kelima, jauh di bawah listrik dan pupuk. Posisi itu dinilai memprihatinkan karena industri memberi kontribusi besar ke perekonomian nasional. Kemenperin pun mendorong agar seluruh sektor prioritas diperlakukan setara saat pasokan gas menipis.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyoroti skema prioritas penyaluran gas bumi yang belum menempatkan industri di barisan terdepan. Direktur Industri Kimia Hulu Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Sri Bimo Pratomo menyebut posisi industri saat ini berada di urutan keempat atau kelima, sementara listrik menempati prioritas utama. Penilaian itu disampaikan dalam diskusi Forwin bertajuk "Menakar Arah Kebijakan Gas Industri untuk Mendukung Ketahanan dan Kemandirian Manufaktur Nasional" di Jakarta, Kamis (19/11).

Menurut Bimo, urutan prioritas semacam itu perlu dievaluasi. Sebab, listrik, pupuk, dan industri sama-sama menopang perekonomian dan seharusnya dipandang setara. "Kalau saya ingat kembali industri itu prioritas nomor lima mungkin atau empat, pokoknya bukan prioritas nomor satu. Itu sebetulnya memprihatinkan, ya," ujarnya dalam diskusi tersebut.

Mengapa Urutan Prioritas Gas Jadi Persoalan

Bimo menjelaskan, kesetaraan prioritas menjadi krusial ketika pasokan gas terganggu, baik akibat masalah fasilitas maupun infrastruktur. Dengan posisi yang setara, keputusan alokasi bisa diambil proporsional tanpa mengorbankan kelangsungan produksi industri. "Jadi, poin di sini adalah bagaimana kami membuat HGBT ini pro industri," kata dia.

Kapasitas pasokan gas berpengaruh langsung pada perencanaan produksi dan pemenuhan pesanan konsumen. Gangguan pasokan yang memicu kenaikan harga gas atau menghentikan produksi bakal merambat ke rantai pasok. Konsumen, kata Bimo, tetap menuntut barang dikirim tepat waktu dengan kualitas dan jumlah sesuai pesanan.

Untuk mengantisipasi risiko itu, Kemenperin terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, BPH Migas, dan PGN. Tujuannya memastikan setiap gangguan pasokan terdeteksi cepat dan akurat, sehingga pelaku industri bisa menyesuaikan rencana produksi.

Dorong Gas untuk Kebutuhan Dalam Negeri

Selain memperjuangkan kepastian harga dan pasokan, Kemenperin mendorong agar pemanfaatan gas bumi mengutamakan kebutuhan domestik. Indonesia masih mengekspor gas bumi, padahal kebutuhan industri nasional terus meningkat. "Setelah kebutuhan domestik terpenuhi, barulah gas bumi dapat dialokasikan untuk ekspor," ujar Bimo.

Kemenperin juga mengawal penyusunan kebijakan yang lebih berpihak kepada industri, termasuk pembahasan rancangan Peraturan Presiden mengenai jaringan gas bumi dan harga gas. Harapannya, kepastian pasokan dan harga energi bagi industri terjaga sehingga investasi, produksi, serta daya saing manufaktur nasional tetap aman.

Dampak HGBT Capai Rp592,89 Triliun

Kebijakan HGBT sendiri tercatat memberi dampak ekonomi besar. Perhitungan Kemenperin untuk periode 2020–2025 menunjukkan total dampak positif mencapai Rp592,89 triliun. Angka itu terdiri atas peningkatan penjualan industri Rp351,98 triliun, penerimaan pajak Rp38,3 triliun, investasi Rp158,64 triliun, dan penurunan subsidi pupuk Rp43,93 triliun.

Bimo menilai manfaat ekonomi HGBT sekitar lima kali lipat lebih besar dibanding potensi pengurangan penerimaan negara akibat fasilitas harga gas tersebut. "Pada prinsipnya, kami ingin menyamakan prioritas penyaluran gas itu tidak hanya kepada sektor tertentu saja, semuanya prioritasnya sama," pungkasnya.

Perdebatan soal prioritas gas muncul di tengah tekanan pasokan yang kian terasa bagi manufaktur. Bagi pelaku industri, kepastian alokasi dan harga gas sama pentingnya dengan insentif fiskal, karena keduanya menentukan biaya produksi dan daya saing produk di pasar ekspor.

Follow www.katabanten.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: voi.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks