JAKARTA — Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis hasil survei nasional terbaru yang menunjukkan mayoritas publik memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Survei yang dilakukan pada 18-28 Juli 2026 ini melibatkan 1.557 responden di seluruh Indonesia dengan margin of error ±2,47 persen.
Direktur Eksekutif LKPI, Dr (c). Novriansyah, ST. MM. CDM., menyebut tingginya angka kepuasan ini tidak lepas dari keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah dinamika ekonomi global.
Kepuasan Tertinggi: Harga Sembako dan Pemberantasan Korupsi
Dari lima indikator utama yang diukur, pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi sektor dengan tingkat kepuasan tertinggi. Sebanyak 85,8 persen responden mengaku puas terhadap upaya pemerintah menjaga stabilitas harga sembako. Angka ini jauh di atas rata-rata kepuasan keseluruhan yang tercatat 79,3 persen.
Di sektor pemberantasan korupsi, 83,2 persen responden menyatakan puas. Capaian ini berbanding lurus dengan penilaian publik terhadap kondisi penegakan hukum yang mencapai 65,9 persen dalam kategori baik hingga sangat baik.
Program Pertanian dan Bantuan Sosial Raih Apresiasi
Kebijakan pemerintah di sektor pertanian juga mendapat respons positif. Sebanyak 78,4 persen responden menilai pemerintah berhasil memperbaiki tata kelola pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Angka ini sejalan dengan apresiasi publik terhadap program-program sosial yang mencapai 82,1 persen.
“Dari hasil survei ini kami melihat masyarakat menilai pemerintahan Prabowo-Gibran telah memenuhi harapan dalam sejumlah sektor penting, seperti pemberantasan korupsi, tata kelola pertanian, kesejahteraan petani, hingga menjaga stabilitas harga sembako,” ujar Novriansyah dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).
Kondisi Keamanan dan Stabilitas Politik Dinilai Baik
Persepsi publik terhadap kondisi keamanan nasional juga berada di zona positif. Sebanyak 66,8 persen responden menilai situasi keamanan dalam kategori baik hingga sangat baik. Sementara itu, 80,2 persen responden memberikan penilaian positif terhadap upaya pemerintah menjaga persatuan dan stabilitas politik nasional.
Meski demikian, masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Pada aspek penanganan kemiskinan dan pengangguran, hanya 60,2 persen responden yang menilai pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Sebanyak 32,3 persen lainnya menyatakan belum berhasil.
Mengapa Angka Kepuasan Belum Menyentuh 90 Persen?
Novriansyah mengingatkan bahwa meskipun tren kepuasan publik masih positif, pemerintah perlu mempercepat perbaikan di sektor pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Kedua sektor ini masih mencatatkan penilaian negatif dari sebagian responden, masing-masing 15,6 persen dan 12,6 persen.
“Masih ada beberapa sektor yang perlu terus dipercepat, terutama pemberantasan korupsi dan penegakan hukum agar tingkat kepuasan publik dapat terus meningkat,” katanya.
Survei LKPI menggunakan metode Multistage Random Sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka yang dipadukan dengan verifikasi digital untuk menjaga validitas hasil survei.
