TANGERANG — Lahan seluas 100 hektare di Desa Ciangir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, bakal disulap menjadi pusat peternakan dan pertanian. Aset milik Pemprov DKI Jakarta itu akan dioptimalkan untuk memperkuat ketahanan pangan, tidak hanya bagi warga Jakarta tetapi juga Banten.
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa hubungan antara Banten dan Jakarta merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan. Ia mencontohkan banyak warga Banten yang bekerja di Jakarta, begitu pula sebaliknya.
“Kami sangat berterima kasih. Kami yakin segala niat baik yang direncanakan pasti akan bermanfaat bagi kita semua,” ujarnya di Tangerang, Jumat.
Rincian Lahan: 40 Hektare untuk Pertanian dan 20 Hektare untuk Peternakan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memaparkan pembagian utilisasi lahan tersebut. Dari total 100 hektare, sebanyak 40 hektare akan difungsikan untuk sektor lingkungan hidup dan pertanian.
Sementara itu, lahan seluas 20 hektare dialokasikan untuk pengembangan peternakan. Komoditas yang direncanakan meliputi sapi, ikan, dan ayam dengan seluruh fasilitas pendukungnya.
Pengelolaan sektor peternakan ini nantinya akan diserahkan kepada BUMD Dharma Jaya. Pramono menyebut kapasitas penampungan sapi di lokasi ini bisa mencapai 5.000 ekor.
Pasokan Daging untuk Momen Hari Besar Dipastikan Aman
Pramono Anung menjelaskan bahwa operasional pusat peternakan ini akan menjamin ketersediaan daging, terutama saat momen hari besar keagamaan. Kebutuhan suplai untuk wilayah Jakarta dan Banten disebutnya akan aman setelah proyek ini berjalan.
“Di sini nanti bisa menampung sapi mencapai 5.000 ekor. Jadi, kalau sudah berjalan, kebutuhan suplai daging pada setiap momen hari besar untuk Jakarta dan Banten dipastikan aman,” katanya saat meninjau lokasi Pusat Olah Organik dengan budi daya Magot BSF dan ternak di Desa Ciangir.
Proses Pembangunan Dimulai September 2026, Serapan Tenaga Kerja Capai 200 Orang
Pramono menargetkan proses pengembangan lahan ini bisa dimulai pada September 2026. Meski nilai investasinya mencapai Rp1 triliun, ia memastikan pendanaan tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik DKI Jakarta maupun Banten.
Dari proyek senilai Rp1 triliun tersebut, diperkirakan akan menyerap tenaga kerja hingga 200 orang. Pramono menginstruksikan agar seluruh tenaga kerja yang direkrut berasal dari masyarakat sekitar lokasi.
“Diperkirakan untuk serapan tenaga kerja itu mencapai 200 orang, dan saya sudah meminta betul agar seluruh tenaga kerjanya adalah masyarakat sekitar sini, tidak boleh dari Jakarta,” ujarnya.
Pramono menambahkan, realisasi rencana ini tidak mungkin terwujud tanpa komunikasi yang baik dengan Pemprov Banten. “Alhamdulillah, berkat komunikasi yang terjalin cukup baik antara kami, rencana Pak Gubernur Andra Soni itu bisa kita wujudkan bersama-sama,” katanya.
