BANTEN — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerbitkan paket regulasi anyar yang mengubah cara penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Aturan ini tertuang dalam Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2026 tentang PIP Pendidikan Dasar dan Menengah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan aturan teknis dari Sekretaris Jenderal serta Keputusan Menteri Nomor 171 Tahun 2026 yang mengatur besaran bantuan.
Regulasi ini mencabut ketentuan lama, yakni Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020. Konsekuensinya, sejumlah mekanisme yang selama ini berjalan otomatis berganti, mulai dari siapa yang berhak menerima hingga bagaimana uang sampai ke tangan siswa.
Meski nominal bantuan per tahun tidak berubah, skema penyalurannya dirombak total. Sebelumnya dana diberikan sekali dalam satu tahun ajaran, kini dicairkan dua kali dalam setahun, yakni pada semester ganjil dan genap. Pengecualian diberikan untuk siswa kelas akhir yang hanya menerima satu kali di semester berjalan.
Berikut rincian nominal bantuan yang diakumulasikan per tahun:
Perubahan paling signifikan ada pada kelompok penerima. Pada tahun-tahun sebelumnya, PIP hanya menyasar pelajar jenjang SD hingga SMA dengan rentang usia 6-21 tahun. Kini, siswa prasekolah atau taman kanak-kanak (TK) mulai tahun ajaran 2026/2027 resmi masuk dalam daftar penerima.
Rentang usia peserta didik yang boleh diusulkan juga diperlebar menjadi 5 tahun hingga sebelum 22 tahun. Khusus untuk anak berkebutuhan khusus, ketentuan usia tidak berlaku alias tetap bisa mendaftar di usia berapa pun.
PIP ditujukan bagi pelajar dari keluarga miskin atau rentan miskin. Kriteria utama kepesertaan merujuk pada data kemiskinan nasional yang dikelola Kementerian Sosial, baik melalui DTKS maupun DTSEN. Sekolah memiliki peran untuk memverifikasi kelayakan calon penerima berdasarkan data tersebut.
Perlu dicatat, aturan baru menghapus istilah SK Nominasi dan SK Pemberian yang berlaku di periode sebelumnya. Kini seluruh siswa yang telah lolos verifikasi langsung ditetapkan melalui SK Penetapan Penerima PIP.
Salah satu poin yang perlu diluruskan di masyarakat adalah soal Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dalam regulasi terbaru, kepemilikan KIP fisik maupun digital tidak lagi menjadi penentu tunggal seorang siswa mendapatkan bantuan. Bahkan siswa yang diusulkan melalui jalur DTSEN pun tidak otomatis memegang kartu tersebut.
Verifikasi data oleh sekolah menjadi kunci utama. Jika data siswa sudah valid dan masuk daftar prioritas, bantuan tetap disalurkan meski tanpa memegang KIP.
Bagi orang tua yang ingin memastikan anaknya terdaftar sebagai penerima, langkah pengecekan dapat dilakukan melalui kanal resmi pemerintah. Silakan akses laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau hubungi pihak sekolah tempat anak belajar.
Sekolah kini memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi dan menyusun daftar prioritas calon penerima. Jika nama anak tidak muncul dalam daftar, orang tua dapat bertanya langsung kepada wali kelas atau operator sekolah untuk memastikan data di Dapodik sudah diperbarui.
Proses penyaluran dana melalui beberapa tahap. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) mengajukan pencairan ke KPPN Kementerian Keuangan, kemudian dana ditransfer ke bank penyalur, dan terakhir dipindahbukukan ke rekening siswa.
Satu hal yang wajib diingat: rekening siswa harus berstatus aktif. Jika rekening belum diaktivasi, proses pemindahbukuan akan terhambat. Penerima diimbau segera melakukan aktivasi rekening di bank penyalur yang ditunjuk begitu nama mereka masuk dalam SK Penetapan.
Informasi lengkap mengenai jadwal pencairan per tahap dapat dipantau melalui pengumuman resmi Puslapdik atau kanal komunikasi sekolah masing-masing.
Perubahan aturan sering dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab. Masyarakat diminta waspada terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kelancaran pencairan PIP dengan imbalan sejumlah uang. Seluruh proses penyaluran bantuan ini tidak dipungut biaya apa pun.
Jika menemukan indikasi pungutan liar atau penipuan, laporkan segera ke dinas pendidikan setempat atau melalui kanal pengaduan resmi Kemendikdasmen. Jangan pernah memberikan data pribadi seperti nomor rekening dan kata sandi kepada pihak yang tidak dikenal.