BANTEN — Dukungan itu disampaikan langsung oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Pergubi, Prof Dr Ir Johni Jonatan Numberi, M.Eng, IPM, ASEAN Eng. Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi dan para profesor siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan nasional, bukan sekadar pengamat.
Numberi, yang juga Guru Besar Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, memaparkan sejumlah poin yang menjadi perhatian Pergubi. Prioritas utama tertuju pada implementasi Asta Cita Nomor 2 yang mencakup ketahanan pangan, energi, dan air, serta Asta Cita Nomor 5 tentang hilirisasi industri.
"Ketahanan pangan, energi dan air harus dibangun secara terpadu, berbasis potensi daerah dan didukung riset, inovasi serta teknologi nasional. Hilirisasi harus mampu memberikan nilai tambah bagi bangsa dan masyarakat di daerah penghasil sumber daya," ujar Numberi di Jakarta, Selasa (11/8).
Menurut Numberi, pembangunan ketahanan energi tidak bisa dilakukan parsial. Pendekatan yang diperlukan justru integratif antar sektor, dari hulu hingga hilir, dengan memanfaatkan potensi lokal masing-masing wilayah.
Poin lain yang mengemuka adalah percepatan adopsi kendaraan listrik, khususnya motor listrik produksi dalam negeri. Numberi menilai kebijakan ini sangat relevan bagi daerah-daerah yang sulit terjangkau pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan menghadapi biaya distribusi energi tinggi.
"Elektrifikasi transportasi dapat mengurangi ketergantungan terhadap BBM, menekan biaya logistik, meningkatkan kemandirian energi daerah, sekaligus mendorong tumbuhnya industri kendaraan listrik nasional," kata Numberi yang juga anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional (DEN) RI.
Ia menambahkan, transisi energi dari fosil menuju energi baru terbarukan (EBT) harus dilakukan secara bertahap dan berkeadilan. Target bauran EBT 23 persen serta pencapaian net zero emission (NZE) disebutnya sebagai arah yang mesti diperjuangkan bersama.
Dalam kesempatan itu, Pergubi juga menyoroti perlunya pembangunan yang berpijak pada karakter Indonesia sebagai negara kepulauan. Numberi menyebut setiap kawasan—Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara–Bali, Sulawesi, Maluku, dan Papua—harus didorong menjadi pusat pertumbuhan yang mandiri.
"Kita perlu memotong rantai pasok yang terlalu panjang dan mahal, sehingga kebutuhan strategis masyarakat dapat dipenuhi sedekat mungkin dari sumber dan pusat produksi di wilayah masing-masing," ujarnya.
Pergubi juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur dan cadangan energi nasional, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sistem cadangan penyangga energi, cadangan operasional, dan cadangan strategis dinilai krusial sebagai instrumen menghadapi krisis, gangguan pasokan, bencana, dan dinamika geopolitik global.
Numberi mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 dan gejolak geopolitik telah memberi pelajaran berharga: ketahanan nasional tidak bisa dipisahkan dari ketahanan pangan, energi, air, industri, dan teknologi. Indonesia, kata dia, tidak boleh hanya menjadi pasar.
"Indonesia harus menjadi bangsa yang mampu memproduksi, mengolah, menguasai teknologi dan membangun sistem energi sendiri berdasarkan kekuatan dan potensi nusantara," tegasnya.
Di sinilah peran guru besar menjadi signifikan. Pergubi menyatakan komitmennya menjadi bagian dari kekuatan intelektual bangsa dengan memberikan rekomendasi berbasis riset, data, inovasi, dan kepakaran. "Ilmu untuk bangsa, teknologi untuk kemandirian, dan energi untuk kedaulatan. Guru besar mengabdi untuk Indonesia," pungkas Numberi. (*)