KABUPATEN TANGERANG — Gelombang penolakan mewarnai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang tengah berlangsung di Kabupaten Tangerang. BPS setempat mencatat, masih banyak warga yang menolak petugas saat melakukan pendataan langsung ke lapangan.
Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Tangerang, Masayu Norma Yunita Sari, mengungkapkan bahwa penolakan ini bukan tanpa sebab. Faktor utama yang mendasarinya adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang tujuan sensus serta adanya rasa tidak percaya terhadap instansi pemerintah.
Alih-alih memaksakan proses pendataan, BPS memilih jalur pendekatan yang lebih humanis. Jika pada kunjungan pertama warga menolak, maka pengawas hingga pegawai organik BPS akan turun tangan untuk memberikan penjelasan secara lebih rinci.
"Kami utamakan pendekatan persuasif terlebih dahulu," ujar Masayu kepada awak media, Selasa (19/11/2024).
Namun, apabila upaya tersebut tetap menemui jalan buntu dan warga bersikukuh tidak bersedia, BPS meminta warga untuk menandatangani surat pernyataan resmi tidak bersedia disensus.
BPS memberikan jaminan penuh terkait kerahasiaan data yang dikumpulkan dari lapangan. Informasi yang dihimpun dari pelaku usaha maupun rumah tangga dijamin tidak akan dipublikasikan secara individu.
"Data yang kami kumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya dipublikasikan dalam bentuk data agregat, bukan data individu maupun omzet usaha," tegas Masayu.
Sensus Ekonomi 2026 ini menggunakan metode cacah total. Artinya, seluruh pelaku usaha dan rumah tangga di Kabupaten Tangerang akan didatangi langsung oleh petugas untuk memastikan data yang dihimpun benar-benar akurat dan menyeluruh.
Dalam proses pendataan, petugas tidak hanya fokus pada aktivitas usaha yang dijalankan warga. BPS juga mengumpulkan informasi sosial yang menjadi bagian penting dari analisis ekonomi daerah.
Informasi yang dihimpun mencakup tingkat pendidikan, pekerjaan, hingga kondisi rumah warga. Data ini nantinya akan digunakan untuk memotret kondisi ekonomi secara lebih utuh di wilayah Kabupaten Tangerang.
Dengan target penyelesaian hingga 31 Agustus 2026, BPS berharap kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam sensus ini semakin meningkat. Keberhasilan sensus sangat bergantung pada kerja sama warga untuk memberikan data yang jujur dan akurat demi pembangunan daerah yang lebih terarah.