SERANG — Krisis air bersih di Kabupaten Serang memasuki fase kritis. BPBD setempat mencatat jumlah desa yang mengalami kekeringan bertambah signifikan dalam beberapa pekan terakhir, seiring minimnya curah hujan yang melanda wilayah utara Banten tersebut.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang, Ajat Sudrajat, mengungkapkan perluasan ini menjadi pokok bahasan utama dalam rapat koordinasi lintas sektor pada 29 Juli 2026. Forum yang melibatkan TNI, Polri, BMKG, hingga PMI itu menghasilkan sejumlah langkah strategis, termasuk pemetaan wilayah terdampak dan identifikasi sumber daya air.
"Dalam rapat itu kami memaparkan kondisi terkini kekeringan di Kabupaten Serang. Hasilnya adalah penyamaan data dan informasi, identifikasi wilayah terdampak beserta ketersediaan sumber daya air, kemudian menetapkan wilayah prioritas penanganan," ujar Ajat, Kamis (6/8/2026).
Untuk meringankan warga, BPBD Kabupaten Serang telah menyalurkan 15 tangki air bersih dengan total volume mencapai 91.500 liter ke sejumlah desa. Namun, distribusi bantuan masih timpang akibat minimnya armada pengangkut air yang dimiliki daerah.
Ajat menjelaskan, institusinya hanya memiliki dua unit mobil tangki air yang diproduksi pada 2016 dan 2018. Kondisi ini memaksa BPBD untuk meminjam unit tambahan dari Pemerintah Provinsi Banten, serta mengandalkan dukungan armada dari Dinas Sosial dan kepolisian.
"Kami hanya memiliki dua unit truk tangki. Karena itu kami meminjam satu unit dari provinsi dan juga mendapat dukungan dari Dinas Sosial serta kepolisian," jelasnya.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, BPBD Kabupaten Serang telah mengajukan penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan kepada Bupati Serang. Langkah ini dinilai krusial agar pemerintah daerah dapat mengakses Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB serta memanfaatkan anggaran Penanggulangan Tindak Cepat.
Ajat menegaskan, kemampuan pembiayaan daerah mulai menipis sehingga dukungan dari pemerintah pusat mutlak diperlukan. Usulan tersebut juga sejalan dengan langkah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Provinsi Banten yang lebih dulu mengajukan status serupa.
"Usulan itu sudah kami sampaikan ke bagian hukum. Mudah-mudahan secepatnya dapat ditindaklanjuti oleh Ibu Bupati," katanya.
Kemarau panjang tidak hanya memicu kekeringan, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran lahan. BPBD mencatat sekitar 50 persen kejadian kebakaran dalam tiga bulan terakhir merupakan kebakaran lahan yang didominasi alang-alang kering.
Mayoritas insiden dipicu aktivitas pembakaran alang-alang yang tidak terkendali, sehingga api merembet ke area lebih luas dan memerlukan penanganan petugas pemadam kebakaran. BPBD mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran di lahan kering, menggunakan air secara bijak, serta segera melaporkan jika terjadi kebakaran atau kesulitan memperoleh air bersih.
"Kami berharap kemarau ini tidak berkepanjangan. Dengan personel dan perlengkapan yang ada, mudah-mudahan semua bisa kami tangani," pungkas Ajat.