SERANG — Keputusan Gubernur Banten Nomor 708 Tahun 2026 menjadi dasar hukum berlakunya upah minimum baru bagi pekerja di seluruh kabupaten dan kota di provinsi itu. Angka Rp3.372.828,70 berlaku sebagai UMP 2027, dengan selisih Rp271.947,30 dari UMP tahun sebelumnya.
Gubernur Banten Andra Soni menyebut penetapan angka itu melalui pembahasan yang mempertimbangkan kondisi dunia usaha dan kebutuhan hidup layak pekerja beserta keluarganya. Menurutnya, keseimbangan antara kedua sisi menjadi pegangan Pemprov Banten.
Dua indikator utama yang dipakai dalam perhitungan adalah pertumbuhan ekonomi Banten sebesar 5,63 persen dan inflasi daerah 3,14 persen. Angka-angka itu menjadi dasar kuantitatif sebelum penetapan resmi dilakukan.
Selain itu, Pemprov Banten mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan pengupahan diarahkan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, terutama bagi sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja di Banten.
Andra menegaskan bahwa daya saing investasi Banten tidak boleh dibangun dengan mengandalkan upah buruh murah. Ia menilai paradigma itu perlu dihilangkan dan diganti dengan peningkatan produktivitas.
"Saya ingin menegaskan bahwa daya saing investasi Banten tidak boleh dibangun dengan mengandalkan upah buruh murah, tetapi harus bertumpu pada produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan hubungan industrial yang harmonis. Kita ingin menghilangkan paradigma upah murah di Banten," ujarnya.
Menurut Andra, daya saing daerah perlu ditopang kualitas sumber daya manusia, inovasi, serta hubungan industrial yang harmonis. Pernyataan itu disampaikan di hadapan forum penetapan UMP di Serang.
Pemprov Banten berharap kenaikan UMP 2027 meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa menutup ruang tumbuh bagi dunia usaha. Andra menyebut dua kepentingan itu harus berjalan seiring, bukan saling meniadakan.
"Bagi kami, pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang besarnya investasi dan berkembangnya industri, tetapi juga tentang sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh para pekerja dan masyarakat," katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari besarnya investasi maupun pertumbuhan sektor industri. Pemerintah, lanjutnya, perlu memastikan hasil pembangunan sampai ke pekerja dan masyarakat luas.
"Banten harus maju dengan investasi yang kuat, dunia usaha yang berdaya saing, dan pekerja yang sejahtera. Inilah komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat," tukasnya.
Dengan penetapan resmi ini, pekerja di kabupaten dan kota se-Banten memiliki acuan upah baru untuk tahun 2027. Perusahaan di wilayah setempat wajib menyesuaikan pengupahan sesuai ketentuan yang tertuang dalam keputusan gubernur tersebut.