Pemprov Banten Tetapkan UMP 2027 Rp3.372.828,70, Naik 8,77 Persen dari Tahun Lalu

Penulis: Ikhsan Maulana  •  Sabtu, 21 November 2026 | 06:16:31 WIB
Gubernur Banten Andra Soni mengumumkan penetapan UMP 2027 sebesar Rp3.372.828,70 di Kota Serang.

SERANG — Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan penetapan UMP 2027 itu langsung di hadapan publik Kota Serang. Menurut dia, angka Rp3.372.828,70 sudah melalui penghitungan indikator ekonomi daerah, bukan sekadar penyesuaian administratif.

"Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70, naik sebesar 8,77 persen atau Rp271.947,30," ujar Andra Soni.

Dasar Penetapan: Pertumbuhan Ekonomi hingga Kebutuhan Hidup Layak

Pemprov Banten menyusun keputusan itu dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi, serta pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya. Aspek keberlangsungan dunia usaha juga masuk dalam perhitungan.

Andra menegaskan daya saing investasi Banten tidak boleh dibangun di atas upah buruh murah. Produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan hubungan industrial yang harmonis disebut sebagai fondasi yang lebih sehat.

"Kita ingin menghilangkan paradigma upah murah di Banten. Bagi kami, pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang besarnya investasi dan berkembangnya industri, tetapi juga sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh pekerja dan masyarakat," katanya.

Kenaikan Rp271.947,30 per Bulan bagi Buruh Banten

Selisih kenaikan Rp271.947,30 per bulan menjadi tambahan penghasilan yang bisa dihitung langsung oleh pekerja di seluruh kabupaten dan kota di Banten. Nominal itu berlaku sebagai batas bawah upah bulanan, bukan patokan upah sektoral.

Penetapan lebih awal ini memberi waktu bagi perusahaan dan pekerja untuk menyesuaikan struktur penggajian sebelum tahun anggaran berganti. Keputusan Gubernur Nomor 708 Tahun 2026 menjadi rujukan hukum bagi pengusaha dalam menyusun skema upah.

Menjaga Keseimbangan Investasi dan Kesejahteraan Pekerja

Pemprov Banten menyatakan komitmen menjaga keseimbangan antara peningkatan investasi dan kesejahteraan tenaga kerja. Keduanya dinilai bisa berjalan beriringan tanpa harus mengorbankan salah satu pihak.

Bagi pekerja, kepastian angka UMP menjadi dasar negosiasi upah dan perhitungan tunjangan. Bagi pengusaha, keputusan lebih awal membantu perencanaan biaya operasional sepanjang 2027.

Reporter: Ikhsan Maulana
Sumber: banten.antaranews.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top