BANTEN — PT Jasa Marga (Persero) Tbk menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik di Jakarta pada Jumat (6/11) untuk integrasi dan pertukaran data statistik melalui Application Programming Interface. Kerja sama ini menghubungkan data lalu lintas jalan tol dengan statistik ekonomi wilayah, sehingga keputusan operasional dan perencanaan bisnis tidak lagi bertumpu pada asumsi sepihak.
Paragraf pembuka: Penandatanganan dilakukan Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono bersama Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti. Lingkupnya mencakup pertukaran data statistik, pengembangan sistem informasi, hingga pemahaman bersama soal kontribusi sektor transportasi terhadap perekonomian nasional.
Kesepakatan ini tidak berhenti pada seremoni. Kedua pihak akan membangun mekanisme integrasi dan pertukaran data melalui API dengan memanfaatkan platform masing-masing. Artinya, data mengalir langsung antarsistem, bukan lewat pengiriman berkas manual.
Kerja sama juga mencakup pengembangan sistem integrasi data, plus pemantauan dan evaluasi berkala. Tujuannya agar pertukaran data berjalan terstruktur dan berkelanjutan, bukan proyek sekali jalan.
Bagi Jasa Marga, akurasi data menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan. Rivan menyebut informasi statistik yang terintegrasi membantu perseroan membaca perkembangan ekonomi wilayah, pergerakan sektor transportasi, serta kaitannya dengan aktivitas logistik dan operasional jalan tol.
"Kolaborasi dengan BPS menjadi langkah strategis bagi Jasa Marga untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis data," kata Rivan dalam keterangan resmi.
Menurut dia, data yang tersedia dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk mendukung perencanaan dan creating traffic guna meningkatkan jumlah transaksi di jalan tol. Pemanfaatan statistik BPS juga diharapkan memperkaya analisis data lalu lintas dan memperkuat kapabilitas data intelligence di Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC).
Integrasi data ini menyentuh dua kelompok yang paling terdampak. Pertama, pengguna jalan tol yang merasakan hasil perencanaan lalu lintas berbasis pola pergerakan nyata, bukan perkiraan musiman semata. Kedua, pelaku logistik yang mengandalkan jalan tol sebagai jalur utama distribusi barang antardaerah.
Dengan membaca keterkaitan antara aktivitas ekonomi wilayah dan volume kendaraan, Jasa Marga punya dasar lebih kuat untuk mengatur kapasitas, jadwal pemeliharaan, dan strategi operasional di ruas-ruas yang padat.
Langkah ini memperlihatkan pergeseran cara pengelola jalan tol memandang data. Bagi emiten berkode JSMR itu, arus kendaraan bukan sekadar angka transaksi gerbang tol, melainkan cermin denyut ekonomi kawasan yang dilalui jalan tol.
Kolaborasi dengan BPS memberi Jasa Marga akses pada statistik makro yang selama ini berada di ranah lembaga pemerintah. Sebaliknya, BPS memperoleh data mobilitas dan logistik dari operator jalan tol terbesar di Indonesia untuk melengkapi analisisnya.
Bila mekanisme API berjalan sesuai rencana, pertukaran data ini bisa menjadi rujukan bagi BUMN infrastruktur lain yang ingin membangun sistem informasi berbasis statistik resmi.