BANTEN — Bursa Efek Indonesia meminta keterbukaan informasi dari PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) dan PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) setelah saham kedua emiten itu digadaikan sebagai jaminan kredit PT Jhonlin Baratama di Bank Mandiri (BMRI). Otoritas bursa menegaskan boleh atau tidaknya transaksi gadai tersebut berada di ranah regulasi perbankan, bukan pasar modal.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan pihaknya telah melayangkan permintaan keterbukaan informasi kepada kedua perseroan menyusul aksi gadai saham yang dilakukan pemegang saham pengendali. Permintaan itu menyangkut detail transaksi di tingkat pemegang saham, bukan aksi korporasi emiten itu sendiri.
"Yang terkait dengan keterbukaan informasi, itu sudah kami mintakan keterbukaan informasi. Selebihnya, tentu itu adalah pengaturan di perbankan, terkait boleh atau tidaknya transaksi seperti itu, karena itu bukan transaksi pasar modal," ujar Jeffrey saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Senin (19/10).
Transaksi gadai saham dilakukan pada 30 September, di tengah rencana pembelian saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) melalui PT Jhonlin Baratama. Aksi itu diungkapkan lewat keterbukaan informasi BEI pada Rabu (7/10).
Pada JARR, pemegang saham pengendali PT Eshan Agro Sentosa menggadaikan 7.997.556.204 lembar saham. Adapun di PGUN, tiga entitas afiliasi Haji Isam menggadaikan total 5,29 miliar lembar saham dengan rincian:
Manajemen kedua emiten menyatakan tujuan transaksi adalah sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh afiliasi perseroan. Keduanya memastikan gadai saham tidak mengubah pengendalian, tidak menimbulkan dilusi, dan tidak mengubah jumlah modal ditempatkan maupun disetor.
Jeffrey menegaskan bursa tidak memiliki kewenangan membatalkan transaksi yang telah disepakati investor maupun pihak debitur dan kreditur. Posisi BEI terbatas pada pengawasan keterbukaan informasi sesuai regulasi pasar modal.
"Oh enggak, transaksi yang sudah dilakukan oleh para investor, yang menjadi kesepakatan para investor, ya tidak bisa dibatalkan oleh bursa," tuturnya.
Soal keterbatasan jawaban manajemen emiten terkait detail transaksi di tingkat pemegang saham pengendali, Jeffrey menjelaskan bursa berinteraksi dengan entitas korporasi, bukan individu. Meski demikian, BEI tetap menjalankan prosedur standar operasi untuk melayangkan pertanyaan klarifikasi bila diperlukan.
Bursa akan mencermati batas nilai materialitas transaksi sesuai ketentuan pasar modal yang berlaku. Fokusnya adalah potensi keterbukaan informasi lanjutan dari bank pemberi pinjaman, dalam hal ini Bank Mandiri.
"Ada nilai materialitas. Apakah nilai itu material untuk bank tersebut? Kalau memenuhi ketentuan itu, tentu harus ada keterbukaan informasi. Kita lihat sesuai dengan ketentuan di pasar modal," pungkas Jeffrey.
Bagi pemegang saham JARR dan PGUN, gadai saham oleh pemegang saham pengendali perlu dicermati karena menyangkut struktur jaminan utang afiliasi. Selama tidak ada perubahan pengendalian dan dilusi, komposisi kepemilikan publik tidak berubah. Namun, risiko eksekusi jaminan tetap bergantung pada kemampuan afiliasi melunasi fasilitas kredit di Bank Mandiri.
Kedua emiten bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dan merupakan bagian dari kelompok usaha Jhonlin. Rencana pembelian saham BYAN melalui PT Jhonlin Baratama menjadi konteks yang membuat transaksi gadai ini mendapat perhatian pasar, mengingat BYAN merupakan salah satu emiten batu bara dengan kapitalisasi besar di BEI.