TANGERANG — Pemkot Tangerang menempatkan aksesibilitas sebagai syarat utama dalam pengembangan kanal pengaduan warga. Lewat penguatan LAKSA+ yang ramah disabilitas, pemerintah daerah ingin memastikan setiap warga memiliki ruang setara untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun laporan terkait pelayanan publik.
Mugiya Wardhany menjelaskan, akses terhadap kanal pengaduan merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang terbuka dan responsif. Menurut dia, penguatan layanan tidak cukup hanya soal ketersediaan kanal, tetapi juga kemudahan masyarakat dalam menggunakannya.
Aspek aksesibilitas dan kemudahan penyampaian informasi disebut perlu menjadi perhatian dalam setiap pengembangan layanan. Pemkot Tangerang mendorong pelayanan pengaduan masyarakat yang inklusif dan mudah diakses seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas.
"Pelayanan pengaduan masyarakat harus dapat diakses oleh seluruh warga tanpa terkecuali. Kami ingin penyandang disabilitas juga memiliki kemudahan dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan melalui LAKSA+," ujar Mugiya.
LAKSA+ berfungsi sebagai salah satu kanal komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan berbagai persoalan pelayanan publik. Laporan yang masuk melalui kanal ini diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Mugiya menegaskan, pengaduan yang disampaikan masyarakat menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Karena itu, setiap warga harus mendapatkan ruang yang sama untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
"Melalui penguatan LAKSA+ yang ramah disabilitas, Pemkot Tangerang berharap komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin terbuka. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan seluruh warga Kota Tangerang," kata Mugiya.
Layanan LAKSA+ terintegrasi dalam aplikasi Tangerang LIVE yang dikelola Diskominfo Kota Tangerang. Penguatan kanal ini menambah daftar upaya pemerintah daerah dalam membuka ruang partisipasi warga, khususnya kelompok yang selama ini menghadapi hambatan akses terhadap layanan publik.