BANTEN — Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan konten yang dibatasi atas permintaan pemerintah di platform X dan Meta selalu disertai notifikasi khusus yang menyebut nama Komdigi. Notifikasi itu menjadi penanda resmi agar pengguna bisa membedakan pembatasan atas permintaan pemerintah dari moderasi biasa platform. Komdigi kini menyiapkan mekanisme notifikasi publik sebagai tindak lanjut amanat Mahkamah Konstitusi.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membeberkan cara pengguna mengenali konten media sosial yang dibatasi atau diturunkan atas permintaan pemerintah. Setiap platform memiliki mekanisme pemberitahuan tersendiri, dan perbedaan bentuk notifikasi itu menjadi kunci bagi pengguna untuk memverifikasi sumber pembatasan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menjelaskan bahwa di platform X pengguna akan menerima pemberitahuan lebih dulu sebelum kontennya dibatasi. Sementara di Meta, keterangan pembatasan muncul langsung dengan mencantumkan Komdigi sebagai pihak peminta.
Mediodecci menyebut platform X memiliki mekanisme pemberitahuan yang khas ketika ada permintaan pembatasan dari Komdigi. Pengguna bakal diberi tahu secara eksplisit bahwa konten mereka diminta dihapus atas permintaan pemerintah.
“Kalau di X itu pasti ada surat cinta dulu. Jadi kalau di platform X, surat cintanya itu pasti dikasih tahu bahwa konten Anda diminta untuk dihapus atas permintaan Komdigi,” ujar Mediodecci di acara Ngopi Komdigi, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Istilah “surat cinta” yang dipakai Mediodecci merujuk pada pemberitahuan resmi platform kepada pengguna. Notifikasi itu menjadi bukti awal bahwa pembatasan bukan dilakukan sepihak oleh platform.
Berbeda dengan X, platform Meta menampilkan keterangan bahwa konten telah dibatasi. Keterangan itu mencantumkan Komdigi sebagai pihak yang mengajukan permintaan pembatasan.
“Kalau di Meta itu dia muncul konten ini dibatasi, jadi pasti disebut Komdiginya,” jelasnya.
Menurut Mediodecci, keberadaan notifikasi tersebut dapat menjadi petunjuk bagi masyarakat untuk mengetahui apakah pembatasan konten memang dilakukan atas permintaan pemerintah. Sebaliknya, jika notifikasi yang menyebut Komdigi tidak ditemukan, masyarakat belum tentu bisa menyimpulkan bahwa pembatasan dilakukan atas perintah pemerintah.
“Jadi itu juga sebenarnya bisa menjadi ciri bahwa kalau misalnya tidak ada notifikasi tersebut, itu belum tentu dilakukan oleh Komdigi, harus diperiksa kembali,” katanya.
Mediodecci mempersilakan masyarakat melapor apabila merasa kontennya dibatasi secara keliru atas permintaan Komdigi. Laporan dapat disampaikan melalui kanal Aduan Konten maupun mekanisme pengaduan yang dikelola tim humas Komdigi.
Setiap laporan, kata dia, akan diperiksa kembali untuk memastikan penyebab pembatasan sekaligus mengantisipasi kesalahan moderasi. Mekanisme ini menjadi jalur koreksi bagi pengguna yang merasa pembatasan tidak berdasar.
Komdigi saat ini tengah menyiapkan mekanisme notifikasi publik untuk membuka informasi mengenai konten-konten yang diputus aksesnya. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas amanat Mahkamah Konstitusi (MK) terkait transparansi pemutusan akses di ruang digital.
Mediodecci menyebut mekanisme tersebut sedang diselesaikan oleh tim Komdigi. Penyusunan ini juga menanggapi dugaan pembatasan konten kritik di media sosial yang dilaporkan sejumlah lembaga masyarakat sipil.
“Kami juga sudah mendapat amanat dari MK, khususnya terkait dengan pemaknaan atas norma untuk pemutusan akses harus dimaknai adanya pemberitahuan atau notifikasi publik terlebih dahulu,” kata Mediodecci.
Tim Komdigi sedang merampungkan mekanisme itu agar pemerintah dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemutusan akses konten. Bagi pengguna platform digital di Indonesia, kejelasan notifikasi ini menentukan seberapa jauh mereka bisa membedakan moderasi platform dari intervensi pemerintah.