SERANG — Direktur Utama PT BPR Serang Dadi Suryadi menyatakan perseroan tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk mendukung perpindahan payroll tersebut. Kerja sama dengan Bank BJB menjadi bagian dari persiapan, terutama untuk mendukung penguatan layanan digital.
"Insyaallah kita menyiapkan segala hal untuk perpindahan payroll dari BJB ke BPR. Pada dasarnya kita sudah bisa bekerja sama dengan Bank BJB," ujar Dadi seusai sosialisasi penyaluran SILTUNTIF di Hotel Marbella, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Rabu (28/10/2026).
Penguatan layanan digital BPR Serang akan didukung Bank BJB, termasuk penyediaan mobile banking bagi perangkat desa. Dadi menyebut layanan m-banking akan memakai platform dari Bank BJB.
"Digitalisasinya kita memakai Bank BJB. Termasuk m-banking yang selama ini dipertanyakan desa, akan kita pakai dengan BJB," katanya.
Peluncuran m-banking ditargetkan pada November 2026. Kehadiran layanan ini diharapkan mempermudah transaksi dan meningkatkan akses perbankan bagi perangkat desa.
"Insyaallah di bulan November kita akan launching m-banking-nya, untuk mempermudah pelayanan yang ada di desa-desa," ujarnya.
BPR Serang berupaya menjaga kualitas pelayanan agar tidak menurun setelah perpindahan sistem penggajian. Seluruh kebutuhan operasional dan layanan disiapkan sebelum penyaluran SILTUNTIF dilakukan.
"Kalau pelayanan kita menurun dari yang sudah ada, itu juga menjadi kinerja kita. Makanya kita akan persiapkan semuanya," kata Dadi.
Untuk mempercepat persiapan, BPR Serang berencana mendatangi desa-desa guna membuka rekening tabungan bagi perangkat desa. Seluruh jaringan layanan dilibatkan, mulai dari kantor cabang, kantor kas, hingga mobil keliling.
"Minggu depan untuk pembukaan rekening kita akan ke desa-desa. Semua cabang, kantor kas, dan mobil keliling akan turun untuk membuka rekening tabungan," jelasnya.
Realisasi penyaluran SILTUNTIF akan dilakukan setelah pembukaan rekening dan kesiapan sistem digitalisasi rampung. Dadi menyebut penyaluran bisa berjalan secepatnya bila seluruh tahapan selesai.
"Kalau semuanya sudah selesai, buka rekening sudah selesai dan digitalisasinya sudah selesai, secepatnya bisa langsung," tegasnya.
Penyaluran SILTUNTIF juga akan menyesuaikan ketersediaan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dadi turut menyinggung mekanisme C2C yang kini berjalan rutin setiap bulan, berbeda dengan pola sebelumnya yang dilakukan setiap tiga bulan.
"Sekarang kan C2C sudah rutin setiap bulan. Kalau dulu tiga bulan," pungkasnya.