TANGSEL — Porsi belanja pegawai dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tangerang Selatan 2027 tercatat Rp 1.873.702.516.608. Nilai itu naik sekitar Rp 147,25 miliar dibandingkan alokasi pada APBD Perubahan 2026 yang sebesar Rp 1.726.452.811.220. Kenaikan ini membuat rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah berada di angka 34,74 persen.
Benyamin menyampaikan hal itu dalam penjabaran rancangan APBD 2027, Senin 28 September 2026. Menurut dia, tingginya porsi belanja pegawai tidak lepas dari keputusan pemerintah mengangkat tenaga PPPK.
"Tingginya porsi belanja pegawai merupakan dampak dari pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam beberapa tahun terakhir demi menjamin status tenaga pelayanan publik," kata Benyamin.
Benyamin menjelaskan, angka Rp 1.723.408.844.108 atau 34,74 persen merupakan hasil perhitungan mandatory spending. Perhitungan itu sudah memperhitungkan pengecualian terhadap komponen tunjangan guru tertentu yang bersumber dari transfer yang telah ditentukan penggunaannya.
Dengan kata lain, rasio belanja pegawai yang dilaporkan sudah melalui penyesuaian teknis sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengecualian komponen tunjangan guru membuat angka final berbeda dari perhitungan kasar total belanja pegawai.
Pemkot Tangsel menyiapkan langkah agar belanja pegawai kembali sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Penyesuaian dilakukan lewat penataan kebutuhan pegawai dan pengendalian komponen belanja secara bertahap.
"Sebagai strategi dan target penyesuaian belanja pegawai, kami akan melakukan penataan kebutuhan pegawai dan pengendalian komponen belanja secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Benyamin.
Meski menyesuaikan anggaran, Benyamin memastikan hak normatif aparatur tetap dipenuhi. Kualitas pelayanan publik kepada masyarakat juga menjadi pertimbangan dalam setiap langkah penyesuaian.
"Kami tetap memenuhi hak normatif aparatur dan menjaga kualitas pelayanan publik," tandasnya.
Porsi belanja pegawai yang melebihi 30 persen menyisakan ruang fiskal lebih sempit untuk belanja lain dalam APBD 2027. Belanja barang, modal, dan program pelayanan langsung ke warga bersaing dengan kebutuhan gaji dan tunjangan aparatur.
Penataan pegawai yang dijanjikan Pemkot Tangsel akan menentukan apakah rasio ini bisa ditekan dalam beberapa tahun anggaran berikutnya. Sampai rancangan APBD 2027 dibahas bersama DPRD, komposisi final belanja pegawai masih bisa berubah mengikuti pembahasan anggaran.